|
UKM dan Peran Strategis Bank |
|
Written by InfoPerbankan.Com
|
 "BANKABLE, cash flow, collateral, accounting". Ah, lupakan semua istilah modern itu. Menyebut istilah itu terlalu sering mengganggu, bahkan sudah pada taraf menjengkelkan, terutama bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil di sektor informal.
BETAPA tidak, begitu menyebut istilah itu, boleh jadi tak satu pun di antara berjuta-juta pengusaha informal di negeri ini yang layak dibiayai bank sebagaimana maksud istilah tersebut. Mana ada pedagang ikan di pasar lelang yang becek memiliki pembukuan atau catatan transaksi harian atau istilah kerennya akuntansi, catatan aliran kas? Mana ada sih pedagang sayur yang memiliki jaminan atau kolateral, semisal sertifikat tanah dan aset lainnya, untuk mendapat kredit perbankan?
Lalu, ketika bank menuntut semua itu harus ada terlebih dahulu baru mengucurkan kredit kepada pengusaha informal tadi, mungkin seumur-umur para pengusaha itu takkan pernah berstatus bankable, tak menikmati yang namanya kredit. Mengapa tidak dicoba membalik sudut pandang dan pola kerja dari yang ada selama ini? Bank mengucurkan terlebih dahulu kredit, baru menuntut mereka melakukan pembukuan. Atau, bersamaan pengucuran kredit, penatalaksanaan, administrasi bisnis pengusaha kecil pun dilakukan. Tentu saja dengan bimbingan bank. Sambil menyelam minum air, atau sekali merengkuh dayung dua-tiga pulau tercapai.
Ah, teori! Memang diskusi ini bisa bagai "perdebatan" antara telur dan ayam, mana yang lebih dahulu. Diskusi panjang itu takkan pernah berakhir manakala memang tidak ada niat dan komitmen untuk mengurai lingkaran setan yang membelit berjuta-juta pengusaha mikro, mungkin bagian dari puluhan juta warga miskin itu. Terutama jika dilihat dari sudut kemampuan mereka mengakses sumber daya modal perbankan.
Kondisi mereka akan semakin mengenaskan manakala setiap hari kita membaca timbunan kredit yang sudah diteken namun tak cair-cair di perbankan umum. Padahal, di sisi lain, begitu banyak jumlah pengusaha kecil kehausan permodalan.
Kalau kita mau sedikit saja benar-benar melihat potensi usaha yang digerakkan para pengusaha informal itu, sungguh luar biasa daya dorong mereka dalam peningkatan aktivitas, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi. Ini juga mungkin cerita kosong lama, yang mendengung sampai saat ini. Karena itulah diperlukan kemauan dan komitmen.
BETAPA bersemangat dan berbinar-binarnya sejumlah pengusaha informal, sekelas pedagang "gorengan" di kawasan Mangga Dua, Jakarta, ketika menandatangani akad kredit tanpa agunan di Kantor Pusat Bank Artha Graha (BAG) yang terletak di dekat Gedung Bursa Efek Jakarta, Mei lalu.
Bank Artha Graha meluncurkan program percepatan penciptaan wirausaha dan pembukaan lapangan kerja dengan penyediaan kredit kepada calon pengusaha, pengusaha kecil dan mikro. Nasabah yang meneken akad kredit sebanyak 252 orang, umumnya pengusaha informal. Salah seorang nasabah, Iin Sodikin, mengaku sebagai pengusaha "gorengan" yang mempekerjakan 17 orang pedagang "gorengan" keliling yang menggunakan gerobak maupun pikulan di kawasan Mangga Besar, Jakarta.
"Agunannya adalah kelayakan usaha dan saling percaya, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian pengelolaan bank. Harus ada bapak angkat individu maupun lembaga, koperasi, dan usaha layak sesuai penilaian avalist," ujar Wakil Direktur Utama BAG, B Wisnu Tjandra.
Ia menambahkan, sasaran utama program ini adalah mereka yang belum memiliki pekerjaan, seperti sarjana yang menganggur, namun memiliki semangat dan kemauan berwiraswasta. "Dengan memberi modal, setelah proposal yang bersangkutan dievaluasi avalist atau bapak angkatnya, mereka kami harapkan membuka lapangan kerja untuk dirinya dan orang lain," katanya.
Dalam tahap pertama, Bank Artha Graha menyediakan dana Rp 100 miliar yang akan ditingkatkan setelah dilakukan kajian pelaksanaan yang pertama. Masing-masing nasabah menerima modal antara Rp 2 juta dan Rp 5 juta dengan kisaran jangka waktu pengembalian 12 sampai 36 bulan. Adapun suku bunga yang diberlakukan pada nasabah berkisar 2-2,5 persen per bulan. "Bagi mereka, itu tidak besar, bahkan ada yang berani menanggung suku bunga sampai 50 persen per bulan. Dengan bunga seperti itu, risiko kami juga sudah diperhitungkan," kata Wisnu.
Setelah berjalan hampir tiga bulan, sampai Agustus ini, di luar dugaan, dana yang dikucurkan sudah hampir mencapai Rp 200 miliar kepada sekitar 20.000 nasabah. Rata-rata kreditnya hanya di bawah Rp 10 juta, meskipun ada juga beberapa yang bernilai Rp 30 juta karena dikucurkan kepada kelompok. "Kalau melihat perkembangannya, kredit Rp 500 miliar tahun ini bukan sesuatu yang mustahil. Proposal menumpuk," kata Wisnu.
Tidak takut kredit macet? "Tidak. Pendeknya, begitu kami tanya dan mereka menganggap kredit ini uang bagi-bagi yang tak perlu dibayar kembali, stop tidak ada cerita lagi. Syukurlah, nasabah sejauh ini sangat antusias. Mereka itu simpel saja. Mau pinjam Rp 5 juta misalnya, mereka tanya berapa yang dia harus bayar. Kalau masih masuk dalam kemampuannya seperti selama ini, dia tidak mempermasalahkan bunganya. Dan rata-rata mereka cukup disiplin membayar angsuran kreditnya," papar Wisnu.
Tak ketinggalan juga Bank Danamon ikut menggarap pengusaha informal itu dengan nama program Danamon Simpan-Pinjam (DSP). Diluncurkan bulan Maret dengan enam proyek percontohan, kini DSP sudah hadir dengan 68 cabang di berbagai daerah. Di pasar-pasar tradisional, DSP sudah terlihat, karena itu memang targetnya.
"Pasar di level kecil-kecil ini sangat luar biasa besar potensinya. Dan kami, Danamon, kalau mau menjadi bank nasional, ya memang harus menggarap pasar itu," kata Direktur Bank Danamon Muliadi Rahardja.
Menurut Business Head Self Employed Mass Market Bank Danamon, Jemi Suhenda, sebanyak 68 cabang DSP telah melayani 8.200 nasabah. Hasilnya? Terkucur sekitar Rp 88 miliar kredit dan simpanan nasabah mencapai Rp 20 miliar.
Gambaran dari dua bank ini menunjukkan betapa besar potensi pasar perbankan di kelas bawah yang selama ini nyaris terabaikan. "Pasar tradisional di Pulau Jawa saja ada sekitar 5.300. Dan di situlah sasaran DSP," kata Jemi.
Cuma memang perlu "kerepotan" sedikit. Setiap cabang DSP, misalnya, dilayani rata-rata delapan orang pegawai. Mereka itulah yang bertugas melakukan pengumpulan dana baik simpanan maupun pembayaran kredit nasabah, setiap hari. Namun, ada satu kiat Danamon, yakni pelayanan cabang hanya dalam radius kira-kira sekitar tiga kilometer. Penggarisan itu didasari anggapan bahwa pegawai bank dapat dekat dengan nasabahnya sehingga mengetahui persis nasabahnya. Juga supaya memudahkan pelayanan.
Apa kolateral atau jaminan untuk kredit itu? "Memang kami memerlukan jaminan, seperti tanah, rumah, kios. Tetapi yang penting usahanya itulah jaminannya. Jangan dipersulit, tetapi jangan juga meninggalkan kehati-hatian," kata Jemi.
DALAM sebuah seminar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jakarta beberapa waktu lalu, fenomena Bank Artha Graha dan DSP Bank Danamon itu menjadi pembicaraan hangat di kalangan pengurus BPR. Itu karena kedua bank tersebut praktis dianggap menggarap pasar yang seharusnya menjadi "lahan" BPR tersebut.
"Memang, sering kali kita baru tersadar kalau muncul pesaing," kata pengamat ekonomi Faisal Basri di hadapan peserta seminar BPR itu.
Akan tetapi, Faisal mengingatkan, BPR tidak perlu takut dengan kehadiran bank-bank umum yang masuk menggarap pasar massal sebab selama ini sejumlah bank umum juga sudah melakukannya. Bukan belakangan saja. Apalagi, kenyataannya bahwa rasio antara kantor bank dan jumlah penduduk Indonesia masih sangat "jomplang".
"Jumlah bank yang ada mungkin memang terlalu banyak, tetapi kantor bank sebanyak 7.791 kantor masih sedikit. Itu berarti rasio penduduk terhadap kantor bank masih sebanyak 28.874. Terlalu besar," kata Faisal Basri.
Tantangannya, BPR harus benar-benar melakukan konsolidasi, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, meningkatkan pelayanan sehingga masyarakat semakin mudah mengakses perbankan, dan dalam melakukan aktivitas perbankan, masyarakat membayar dengan biaya murah. "Jangan takut dengan hadirnya bank-bank umum di pelosok-pelosok itu. Sekarang tantangannya bagaimana cost BPR itu bisa ditekan sehingga dapat bersaing," kata Faisal Basri.
Hal itu juga diakui Muliadi Rahardja. "Kehadiran kami itu bukan saingan, tetapi komplementer dengan BPR. Pasar masih sangat luas. Dalam hal pelayanan, saya lihat ada BPR yang pelayanannya sudah cukup bagus, bahkan lebih bagus dari DSP itu," katanya.
Jadi, BPR konsolidasilah, pasar tidak bisa menunggu...! (dis)
|
|
Last Updated ( Wednesday, 24 October 2007 )
|
|
|
