Sebelumnya kita subah membahas secara detail mengenai pembiayaan bank bjb syariah, pembiayaan yang dapat diajukan tanpa agunan dan juga bisa menggunakan agunaan berdasarkan untuk apa pembiayaan diajukan.
Pembiayaan ini memiliki 2 pilihan kategori yaitu pembiayaan multiguna dan mutijasa.
Sebagai rinciannya anda perlu mengetahui struktur pembiayaan berdasarkan tujuan. Apa tujuan anda mengajukan pembiayaan di bank BJB Syariah ini.
Bank BJB menawarkan berbagai pilihan plafond mulai dari pembiayaan Rp 5 juta, Pembiyaan Rp 10 juta hingga Rp200 juta.
Pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan kebutuhan yang ingin anda penuhi, anda bisa membiayaai untuk berangkat ibadah haji atau umroh, untuk pembiayaan kesehatan, pembiayaan pendidikan anda atau keluarga anda, atau kebutuhan lainnya dari sektor jasa dan layanan manfaat dari pihak ketiga.
Berikut ini merupakan Struktur pembiayaan berdasarkan tujuan :
- Pembiayaan Multijasa
- Pembiayaan Haji
Jangka Waktu Pembiayaan : Minimal 6 Bulan dan Maksimal 36 bulan,
Pembiayaan Bank : Minimal Rp. 10 juta dan Maksimal sebesar 90% dari nilai manfaat jasa - Pembiayaan Umrah
Jangka waktu Pembiayaan : Minimal 6 Bulan dan Maksimal 36 bulan
Pembiayaan Bank : Minimal Rp. 5 juta dan Maksimal sebesar 80% dari nilai manfaat jasa. - Pembiayaan untuk Kesehatan
Jangka Waktu Pembiayaan : Minimal 6 bulan dan maksimal 60 bulan.
Pembiayaan Bank : Minimal Rp. 5 juta dan Maksimal sebesar 80% dari nilai manfaat jasa (tidak lebih dari Rp. 200 juta) - Pembiayaan untuk Pendidikan
Jangka Waktu Pembiayaan : Minimal 6 bulan dan maksimal 60 bulan,
Pembiayaan Bank : Minimal Rp. 5 juta dan Maksimal sebesar 80% dari nilai manfaat jasa (tidak lebih dari Rp. 200 juta) - Pembiayaan untuk Wisata
Jangka Waktu Pembiayaan : Minimal 6 bulan dan maksimal 36 Bulan,
Pembiayaan Bank : Minimal Rp. 5 juta dan Maksimal sebesar 80% dari nilai manfaat jasa (tidak lebih dari Rp. 200 juta)
- Pembiayaan Haji
- Pembiayaan Multiguna
Jangka Waktu Pembiayaan : Minimal 6 bulan dan Maksimal 60 Bulan,
Pembiayaan Bank : Minimal 5 juta dan Maksimal sebesar 80% dari nilai manfaat jasa (tidak lebih besar dari Rp. 200 juta)