Mengajukan Pinjaman Modal Usaha dari Pemerintah

KUR merupakan sebuah program pinjaman modal dari pemerintah kepada para pelaku usaha kredit mikro untuk mensejahterakan ekonomi rakyat.

Penyaluran KUR ini dilakukan melalui beberapa lembaga keuangan mulai dari bank, koperasi dan lainnya.

Tahun 2017 kabarnya pemerintah akan menyalurkan dana sebagai modal usaha kepada masyarakat mencapai Rp110 triliun, meningkat hingga 3 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Kur ini dibagi menjadi 3 yaitu KUR Miro, KUR Ritel dan KUR TKI.

Pinjaman Modal dari Pemerintah

Setiap lembaga keuangan memiliki jatah sendiri-sendiri KUR yang dapat disalurkan.

Seperti misalnya Bank BNI mendapatkan jatah penyaluran KUR sebesar Rp12 triliun,

Bank BRI mendapatkan jatah paling banyak yaitu sebesar Rp71 Triliun.

Jadi untuk bisa mendapatkan pinjaman modal usaha dari Pemerintah anda bisa mengajukan permohonan pinjaman KUR ke Bank BNI atau BRI yang menjadi salah satu diantara bank penyalur dana KUR.

Selain BNI dan BRI juga ada bank lain yaitu “Bank Penyalur KUR Lainnya“.

JIka anda membutuhkan pinjaman dibawah Rp25 juta maka anda dapat mengajukan pinjaman KUR Mikro, untuk pinjaman diatas Rp25 juta s/d Rp500 juta maka anda dapat mengajukan KUR Ritel.

Sedangkan KUR TKI diberikan bagi yang ingin menjadi TKI dan membutuhkan biaya, pinjaman KUR Ritel maksimal Rp25 juta.

Baca Juga : Syarat Mengajukan KUR di BRI



Previous articleTabel Kredit Mobil Bank Syariah Mandiri 2019
Next articleSelain KUR ternyata melalui LPDB Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan syariah sebesar Rp600 miliar pada tahun 2017 ini, maka bagi koperasi dan UKM bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan ini. Ini merupakan kesempatan emas bagi pelaku UKM dan koperasi yang ingin mendapatkan pinjaman syariah dari pemerintah. Untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari pemerintah ini anda dapat mengajukan proposal kepada LPDB Kementerian Koprasi dan UKM. Secara teknis, penyaluran pembiayaan syariah ini akan dilakukan dengan cara bekerjasama dengan perhimpunan BMT atau koperasi simpan pinjam syariah.  Walau begitu, jika ingin mengajukan langsung ke LPDB juga bisa asalkan semua syarat yang diminta terpenuhi.Lembaga Pengelola Dana BergulirSekedar informasi, tahun ini, dana bergulir dianggarkan sebesar Rp1,5 triliun yang terdiri atas pinjaman syariah sebesar Rp600 miliar dan konvensional Rp900 miliar.Fasilitas ini dapat digunakan oleh koperasi simpan pinjam untuk usaha produktif dan UKM. Namun harus memenuhi persyaratan, syarat utama yang harus dipenuhi yaitu koperasi atau UKM harus sudah berbadan hukum, minimal 2 tahun.Selain itu, juga harus memberikan laporan keuangannya dua tahun terakhir serta legalitas usaha, seperti Nomor Pajak Wajib Pajak, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Untuk koperasi, mereka harus melaporkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama dua tahun terakhir. Proposal yang dibuat secara jelas, mau pinjam berapa dan untuk apa, pengajuan bisa langsugn ke LPDB. Proposal permohonan yang telah dibuat dapat dikirimkan melalui POS ke Gedung LPDB-KUMKM, Jalan Letjend M.T. Haryono Kav.52-53, Jakarta 12770. Proposal yang dikirimkan akan diproses dalam 15 hari kerja, itupun jika syarat yang dikirimkan telah lengkap semua. Bagaimana jika UKM belum berbadan hukum? Bagi UKM yang belum berbadan hukum tetap bisa mengajukan permohonan dengan mengirimkan proposal ke LPDB asalkan UKM tersebut menjadi anggota dari koperasi yang mengajukan pembiayaan dari dana bergulir jika tidak maka bisa mengajukan KUR saja.Baca Juga : Pinjaman Modal Usaha dari PemerintahJumlah dana yang dapat dipinjam yaitu untuk Koperasi hanya bisa mengajuakn pinjaman minimal Rp150 juta, sedangkan untuk UKM minimal mengajukan pinjaman Rp250 juta. Saat mengajukan pinjaman akan dikenakan tarif pelauyanan 7% untuk Koperasi dan 4,5% untuk UKM. Tenor pinjaman untuk UKM lebih lama daripada koperasi. Koperasi harus melunasi pinjaman dengan jangka waktu 3-5 tahun, sedangkan untuk UKM mendapatkan jangka waktu 8-10 tahun. Lunasi tepat waktu agar tidak timbul masalah, karena kalau telat akan dikenakan denda.