PNS merupakan sebuah jabatan pekerjaan yang menjadi impian oleh kebanyakan orang tertuma bagi mereka yang telah menyandang gelar sarjana, banyak yang beranggapan bahwa menjadi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) akan memberikan kehidupan yang sejahtera terlebih lagi ketika telah pensiun karena akan mendapatkan gaji pensiun.
Dengan menjadi PNS seseorang merasa hidup lebih nyaman karena setiap bulan pasti ada uang untuk memenuhi kebutuhan, sehingga tak jarang orang yang berlomba-lomba untuk bisa masuk menjadi PNS bahkan ada oknum yang melakukan jual beli jabatan PNS.
Apabila ditemukan pihak yang terlibat dalam jual beli jabatan PNS akan mendapatkan sanksi berlapis, bukan hanya dari sisi kepegawaian, oknum yang terlibat juga akan mendapatkan sanksi pidana. Keputusan ini telah ditulis dalam Peraturan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Seperti yang dilansir dalam laman Liputan6.com Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Herman Suryatman mengatakan “Di sisi pegawaiannya akan sesuai UU ASN, spesifiknya PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS apabila terbukti melakukan tindak pidana berhubungan jabatan, apabila tindak pidana kejahatan jabatan atau berhubungan jabatan bisa diberhentikan secara tidak hormat,”
Jual beli jabatan PNS masuk dalam tindakan korupsi, sehingga akan mendapatkan sanksi pidana. Pengawasan ini secara rinci dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kementerian PAN-RB melakukan pengawasan secara luas, begitu juga kepada kepala daerah dan masyarakat umum juga berhak melakukan pengawasan.
