Penjelasan KPR Tanpa DPProgram KPR Tanpa DP yang dirancang oleh Cagub DKI Jakarta No.3 dinilai melanggar, karena tidak sesuai dengan aturan BI yang mana DP untuk KPR minimal 15%. Padahal konsep tersebut menurut Anies tidak jauh beda dengan skema KPR Umumnya.Dalam konfrensi pers usai debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta seperti yang telah dilansir laman Detik.com Anies menjelaskan “Sederhana saja, anda lihat skema KPR yang sekarang ada, jadi Perbankan dan KPR, sama semuanya, bedanya adalah down payment (DP) nya. Jadi tidak ada yang berubah dari sisi pembiayaan. Skemanya KPR, tetapi down paymentnya”Syarat untuk pengajuaan KPR juga sama dengan KPR pada umumnya, dimana pihak bank akan mengecek rumah yang akan dikredit oleh nasabah seperti kelayakan, kelengkapan perizinannya, bedanya hanya di DP. Ditegaskan oleh Anies bahwa program KPR tanpa DP bukanlah program kredit rumah gratis dan bukan untuk membangun perumahan. Jadi, masyarakat yang ingin membeli rumah secara KPR maka bisa mengajukan di Bank DKI dan nasabah tidak perlu membayar DP.KPR Tanpa DP yang diwacanakan yaitu sebuah skema pendanaan, nasabah bisa menacari rumah yang ingin dibeli yang penting semua berada di Wilayah Jakarta kemudian baru mengajukan pembiayaan ke Bank. Nasabah tidak perlu membayar DP tapi langsung membayar cicilan KPR selama jangka waktu yang ditentukan.Sumber :https://news.detik.com/berita/d-3419664/ini-penjelasan-anies-tentang-konsep-rumah-tanpa-dp

Program KPR Tanpa DP yang dirancang oleh Cagub DKI Jakarta No.3 dinilai melanggar, karena tidak sesuai dengan aturan BI yang mana DP untuk KPR minimal 15%. Padahal konsep tersebut menurut Anies tidak jauh beda dengan skema KPR Umumnya.Dalam konfrensi pers usai debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta seperti yang telah dilansir laman Detik.com Anies menjelaskan “Sederhana saja, anda lihat skema KPR yang sekarang ada, jadi Perbankan dan KPR, sama semuanya, bedanya adalah down payment (DP) nya. Jadi tidak ada yang berubah dari sisi pembiayaan. Skemanya KPR, tetapi down paymentnya”Syarat untuk pengajuaan KPR juga sama dengan KPR pada umumnya, dimana pihak bank akan mengecek rumah yang akan dikredit oleh nasabah seperti kelayakan, kelengkapan perizinannya, bedanya hanya di DP. Ditegaskan oleh Anies bahwa program KPR tanpa DP bukanlah program kredit rumah gratis dan bukan untuk membangun perumahan. Jadi, masyarakat yang ingin membeli rumah secara KPR maka bisa mengajukan di Bank DKI dan nasabah tidak perlu membayar DP.KPR Tanpa DP yang diwacanakan yaitu sebuah skema pendanaan, nasabah bisa menacari rumah yang ingin dibeli yang penting semua berada di Wilayah Jakarta kemudian baru mengajukan pembiayaan ke Bank. Nasabah tidak perlu membayar DP tapi langsung membayar cicilan KPR selama jangka waktu yang ditentukan.Sumber :https://news.detik.com/berita/d-3419664/ini-penjelasan-anies-tentang-konsep-rumah-tanpa-dp %0A%0A https://www.infoperbankan.com/umum/penjelasan-tentang-konsep-kpr-tanpa-dp.html">
WhatsApp

Penjelasan KPR Tanpa DP

Program KPR Tanpa DP yang dirancang oleh Cagub DKI Jakarta No.3 dinilai melanggar, karena tidak sesuai dengan aturan BI yang mana DP untuk KPR minimal 15%. Padahal konsep tersebut menurut Anies tidak jauh beda dengan skema KPR Umumnya.

Dalam konfrensi pers usai debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta seperti yang telah dilansir laman Detik.com Anies menjelaskan “Sederhana saja, anda lihat skema KPR yang sekarang ada, jadi Perbankan dan KPR, sama semuanya, bedanya adalah down payment (DP) nya. Jadi tidak ada yang berubah dari sisi pembiayaan. Skemanya KPR, tetapi down paymentnya”

Syarat untuk pengajuaan KPR juga sama dengan KPR pada umumnya, dimana pihak bank akan mengecek rumah yang akan dikredit oleh nasabah seperti kelayakan, kelengkapan perizinannya, bedanya hanya di DP.

Ditegaskan oleh Anies bahwa program KPR tanpa DP bukanlah program kredit rumah gratis dan bukan untuk membangun perumahan. Jadi, masyarakat yang ingin membeli rumah secara KPR maka bisa mengajukan di Bank DKI dan nasabah tidak perlu membayar DP.

KPR Tanpa DP yang diwacanakan yaitu sebuah skema pendanaan, nasabah bisa menacari rumah yang ingin dibeli yang penting semua berada di Wilayah Jakarta kemudian baru mengajukan pembiayaan ke Bank. Nasabah tidak perlu membayar DP tapi langsung membayar cicilan KPR selama jangka waktu yang ditentukan.

Sumber :

https://news.detik.com/berita/d-3419664/ini-penjelasan-anies-tentang-konsep-rumah-tanpa-dp



Program KPR Tanpa DP yang dirancang oleh Cagub DKI Jakarta No.3 dinilai melanggar, karena tidak sesuai dengan aturan BI yang mana DP untuk KPR minimal 15%. Padahal konsep tersebut menurut Anies tidak jauh beda dengan skema KPR Umumnya.Dalam konfrensi pers usai debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta seperti yang telah dilansir laman Detik.com Anies menjelaskan “Sederhana saja, anda lihat skema KPR yang sekarang ada, jadi Perbankan dan KPR, sama semuanya, bedanya adalah down payment (DP) nya. Jadi tidak ada yang berubah dari sisi pembiayaan. Skemanya KPR, tetapi down paymentnya”Syarat untuk pengajuaan KPR juga sama dengan KPR pada umumnya, dimana pihak bank akan mengecek rumah yang akan dikredit oleh nasabah seperti kelayakan, kelengkapan perizinannya, bedanya hanya di DP. Ditegaskan oleh Anies bahwa program KPR tanpa DP bukanlah program kredit rumah gratis dan bukan untuk membangun perumahan. Jadi, masyarakat yang ingin membeli rumah secara KPR maka bisa mengajukan di Bank DKI dan nasabah tidak perlu membayar DP.KPR Tanpa DP yang diwacanakan yaitu sebuah skema pendanaan, nasabah bisa menacari rumah yang ingin dibeli yang penting semua berada di Wilayah Jakarta kemudian baru mengajukan pembiayaan ke Bank. Nasabah tidak perlu membayar DP tapi langsung membayar cicilan KPR selama jangka waktu yang ditentukan.Sumber :https://news.detik.com/berita/d-3419664/ini-penjelasan-anies-tentang-konsep-rumah-tanpa-dp %0A%0A https://www.infoperbankan.com/umum/penjelasan-tentang-konsep-kpr-tanpa-dp.html">
WhatsApp
Previous articleRumah Tanpa DP Salahi Aturan BIJika Pasangan Cagub DKI Jakarta No.3 terpilih maka akan memberikan uang muka atau DP 0% dalam pembelian rumah bagi warga DKI, itulah salah satu program yang dijanjikan oleh pasangan Cagub DKI nomor 3 yaitu (Anies Baswedan & Sandiaga Uno).Namun rencana program dari pasangan cagub tersebut (KPR tanpa DP) ternyata menyalahi aturan otoritas. Hal ini dinyatakan langsung oleh Gubernur BI, Agus DW Martowardojo seperti yang kami kutip pada laman Liputan6, (17/2/2017).Peraturan Bank BI yang berlaku saat ini yaitu untuk KPR harus ada DP. BI telah menetapkan bahwa uang muka atau DP kepemilikan rumah pertama sebesar 15%, ditetapkan pada Agustus 2016.Dalam debat terakhir pada 27 Januari 2017 lalu, pasangan nomor urut 3 mengaku ingin mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakat dengan memberikan kredit rumah murah tanpa DP atau Uang Muka dan juga akan memasang pipa air bersih secara gratis ke rumah-rumah dengan luas minimal 150 meter di Jakarta. Maksud dari Program Kredit Rumah tanpa DP yaitu menggunakan skema kredit KPR perbankan pada umumnya. Dimana masyarakat yang ingin mengambil KPR dengan Bank DKI maka akan mendapatkan kredit tanpa DP. “Bikin rumah dengan skema pendanaan”.
Next articleMembeli rumah dengan KPR membuat masyarakat lebih terbantu dalam mewujudkan rumah impian, karena tidak perlu mengumpulkan uang cash untuk membeli rumah. Bayangkan saja jika memiliki gaji 3 juta perbulan untuk membeli rumah seharga 200 juta, butuh waktu berapa tahun untuk bisa terkumpul? belum lagi harga rumah dan tanah terus naik seiring berjalan waktu.Dengan program KPR maka masyarakat dapat membeli rumah dengan cara mencicil selama jangka waktu tertentu, tapi untuk mengajukan KPR paling tidak anda harus menyiapkan DP atau Uang muka paling tidak 30%. Karena sekarang sudah jarang KPR tanpa DP, kecuali ada Gubernur Provinsi anda yang memiliki program KPR tanpa DP dan dapat direalisasikan. KPR yang paling menguntungkan yaitu KPR Syariah, namun masih banyak masyarakat yang memilih produk KPR dari Bank Konvensional dibandingkan dengan KPR di Bank Syariah. Padahal banyak keuntungan yang bisa didapat dari program KPR syariah, seperti yang telah dijelaskan oleh BNI Syariah.Keuntungan KPR Syariah1. Akad Kredit yang digunakan menggunakan Prinsip SyariahDalam pembelian rumah melalui KPR Syariah tentu berbeda dengan KPR yang ada pada Bank Konvensional, hal tersebut sudah jelas karena akad yang digunakan yaitu akad jual-beli (murabahah) atau dengan akad sewa beli (Musyarakah Mutanaqishah/MMQ) yang tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat melindungi anda dari transaksi Riba. Sedangkan di Bank Konvensional menggunakan akad kredit yang menggunakan perhitungan bunga yang sudah ditentukan diawal tetapi bisa juga berubah sewaktu-watu (sifatnya fluktuatif), mengikuti pergerakan dan perubahan suku bunga yang tentunya akan memberatkan nasabah.2. Angsuran Kredit perbulan bersifat tetap sampai jangka waktu KPRAngsuran Kredit di KPR Bank Syariah bersifat tetap (tidak berubah). Bank Syariah akan menetapkan harga jual rumah dengan cara (Harga Rumah – DP) + Margin sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Sehingga cicilan nasabah perbulan tetap sampai selesainya jangka waktu KPR. Awalnya terlihat berat dan besar tapi dikemudian waktu menjadi lebih ringan. Sedangkan, Angsuran kredit di KPR Konvensional dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan nilai suku bunga. Jadi, nasabah tidak tahu dan harus mempersiapkan uang angsuran lebih tinggi ketika terjadi perubahan. Apalagi jika kredit mencapai 10 – 15 tahun. Awalnya saja terlihat ringan tapi lama kelamaan menjadi berat.Contoh dalam skema Murabahah, harga jual rumah ditetapkan diawal ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan jual beli rumah.Misalnya, harga beli rumah Rp 100 juta. Untuk jangka waktu 5 tahun, bank syariah mengambil keuntungan/margin sebesar Rp 50 juta. Maka harga jual rumah kepada nasabah untuk masa angsuran 5 tahun adalah sebesar Rp 150 juta. Angsuran yang harus dibayar nasabah setiap bulan adalah Rp 150 juta dibagi 60 bulan (5 tahun) = Rp 2.5 juta.Kalau anda mengajukan KPR di BNI Syariah maka akan mendapatkan keuntungan lain yang tidak didapatkan di bank konvensional. Apa saja keuntungan mengajukan KPR di BNI Syariah :
  • KPR Sesuai Prinsip Syariah
  • Proses lebih cepat
  • Persyaratan Muda
  • Maksimum Pembiayaan hingga Rp.5 Milyar.
  • Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun
  • Jangka waktu pembelian kavling maksimal 10 tahun
  • Uang muka lebih ringan
  • Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.
  • Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis a
  • Pembayaran juga bisa dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah