Rumah Tanpa DP Salahi Aturan BIJika Pasangan Cagub DKI Jakarta No.3 terpilih maka akan memberikan uang muka atau DP 0% dalam pembelian rumah bagi warga DKI, itulah salah satu program yang dijanjikan oleh pasangan Cagub DKI nomor 3 yaitu (Anies Baswedan & Sandiaga Uno).Namun rencana program dari pasangan cagub tersebut (KPR tanpa DP) ternyata menyalahi aturan otoritas. Hal ini dinyatakan langsung oleh Gubernur BI, Agus DW Martowardojo seperti yang kami kutip pada laman Liputan6, (17/2/2017).Peraturan Bank BI yang berlaku saat ini yaitu untuk KPR harus ada DP. BI telah menetapkan bahwa uang muka atau DP kepemilikan rumah pertama sebesar 15%, ditetapkan pada Agustus 2016.Dalam debat terakhir pada 27 Januari 2017 lalu, pasangan nomor urut 3 mengaku ingin mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakat dengan memberikan kredit rumah murah tanpa DP atau Uang Muka dan juga akan memasang pipa air bersih secara gratis ke rumah-rumah dengan luas minimal 150 meter di Jakarta. Maksud dari Program Kredit Rumah tanpa DP yaitu menggunakan skema kredit KPR perbankan pada umumnya. Dimana masyarakat yang ingin mengambil KPR dengan Bank DKI maka akan mendapatkan kredit tanpa DP. “Bikin rumah dengan skema pendanaan”.

KPR tanpa DP) ternyata menyalahi aturan otoritas. Hal ini dinyatakan langsung oleh Gubernur BI, Agus DW Martowardojo seperti yang kami kutip pada laman Liputan6, (17/2/2017).Peraturan Bank BI yang berlaku saat ini yaitu untuk KPR harus ada DP. BI telah menetapkan bahwa uang muka atau DP kepemilikan rumah pertama sebesar 15%, ditetapkan pada Agustus 2016.Dalam debat terakhir pada 27 Januari 2017 lalu, pasangan nomor urut 3 mengaku ingin mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakat dengan memberikan kredit rumah murah tanpa DP atau Uang Muka dan juga akan memasang pipa air bersih secara gratis ke rumah-rumah dengan luas minimal 150 meter di Jakarta. Maksud dari Program Kredit Rumah tanpa DP yaitu menggunakan skema kredit KPR perbankan pada umumnya. Dimana masyarakat yang ingin mengambil KPR dengan Bank DKI maka akan mendapatkan kredit tanpa DP. “Bikin rumah dengan skema pendanaan”. %0A%0A https://www.infoperbankan.com/berita/bi-kpr-tanpa-dp-tak-sesuai-dengan-aturan-bi.html">
WhatsApp

Rumah Tanpa DP Salahi Aturan BI

Jika Pasangan Cagub DKI Jakarta No.3 terpilih maka akan memberikan uang muka atau DP 0% dalam pembelian rumah bagi warga DKI, itulah salah satu program yang dijanjikan oleh pasangan Cagub DKI nomor 3 yaitu (Anies Baswedan & Sandiaga Uno).

Namun rencana program dari pasangan cagub tersebut (KPR tanpa DP) ternyata menyalahi aturan otoritas. Hal ini dinyatakan langsung oleh Gubernur BI, Agus DW Martowardojo seperti yang kami kutip pada laman Liputan6, (17/2/2017).

Peraturan Bank BI yang berlaku saat ini yaitu untuk KPR harus ada DP. BI telah menetapkan bahwa uang muka atau DP kepemilikan rumah pertama sebesar 15%, ditetapkan pada Agustus 2016.

Dalam debat terakhir pada 27 Januari 2017 lalu, pasangan nomor urut 3 mengaku ingin mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakat dengan memberikan kredit rumah murah tanpa DP atau Uang Muka dan juga akan memasang pipa air bersih secara gratis ke rumah-rumah dengan luas minimal 150 meter di Jakarta.

Maksud dari Program Kredit Rumah tanpa DP yaitu menggunakan skema kredit KPR perbankan pada umumnya. Dimana masyarakat yang ingin mengambil KPR dengan Bank DKI maka akan mendapatkan kredit tanpa DP. “Bikin rumah dengan skema pendanaan”.



KPR tanpa DP) ternyata menyalahi aturan otoritas. Hal ini dinyatakan langsung oleh Gubernur BI, Agus DW Martowardojo seperti yang kami kutip pada laman Liputan6, (17/2/2017).Peraturan Bank BI yang berlaku saat ini yaitu untuk KPR harus ada DP. BI telah menetapkan bahwa uang muka atau DP kepemilikan rumah pertama sebesar 15%, ditetapkan pada Agustus 2016.Dalam debat terakhir pada 27 Januari 2017 lalu, pasangan nomor urut 3 mengaku ingin mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakat dengan memberikan kredit rumah murah tanpa DP atau Uang Muka dan juga akan memasang pipa air bersih secara gratis ke rumah-rumah dengan luas minimal 150 meter di Jakarta. Maksud dari Program Kredit Rumah tanpa DP yaitu menggunakan skema kredit KPR perbankan pada umumnya. Dimana masyarakat yang ingin mengambil KPR dengan Bank DKI maka akan mendapatkan kredit tanpa DP. “Bikin rumah dengan skema pendanaan”. %0A%0A https://www.infoperbankan.com/berita/bi-kpr-tanpa-dp-tak-sesuai-dengan-aturan-bi.html">
WhatsApp
Previous articleUntuk mempermudah masyarakat memiliki tempat tinggal maka bank-bank yang ada di Indonesia baik itu Bank Syariah maupun Bank Konvensional menawarkan program KPR dengan skema pembiayaan yang cukup beragam,  mulai dari cicilan tetap, uang muka hingga jangka waktu nya.Bahkan ada juga Bank yang menawarkan program KPR tanpa uang muka, masyarakat harus memperhatikan beberapa hal mengenai program KPR tanpa uang muka ini. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus memberikan beberapa penjelasan seperti yang dilansir pada halaman Kompas Ekonomi. [caption id="attachment_5736" align="aligncenter" width="733"]Resiko KPR tanpa Dp Resiko KPR tanpa Dp[/caption] Pertama, mengenai Komitmen Kepemilikan Rumah , Apabila Kredit KPR itu tanpa DP maka owner ownership debitur kredit rumah menjadi rendah. Hal itu juga terkait dengan aspek kedua yaitu besaran cicilan dan kemampuan membayar dari debitur itu sendiri dan apabila tanpa DP maka secara otomatis cicilan kredit akan semakin besar. Contohnya misalkan, anda ingin mengajukan kredit rumah sebesar Rp 100 juta dengan DP 30% atau (Rp30 Juta) maka sisa yang harus anda angsur adalah sebesar Rp70 juta, maka bunga KPR lima persen dari Rp 70 juta sekitar Rp 3,5 juta dengan tenor 15 tahun (misalkan) maka debitur harus mencicil sebesar Rp 408.334 per bulan (Rp 73,5 juta dibagi 180 bulan). Akan tetapi apabila anda mengajukan KPR dengan skema kredit tanpa DP, maka beban bunganya saja sudah berbeda, yaitu 5 persen dikalikan Rp 100 juta atau sebesar Rp 5 juta. Sehingga dengan asumsi tenor yang sama 15 tahun, maka debitur harus mencicil sebesar Rp 583.334 per bulan (Rp 105 juta dibagi 180 bulan). Memang menangnya anda tidak perlu mengumpulkan uang 30% untuk DP nya. Menurut Maurin, kredit rumah dengan cicilan yang lebih tinggi maka akan menimbulkan masalah nantinya, karena ketentuan besaran cicilan itu 35% dari pendapatan. Mengapa hanya 35%, karena setiap anda punya kebutuhan lain seperti biaya hidup, biaya sekolah anak dan lainnya. Apabila anda mengajukan KPR dengan cicilan diatas 35% dari pendapatan, maka ketika anda ada tanggungan untuk biaya pendidikan dan cicilan rumah yang mahal maka anda akan memperiortias kan untuk bayar sekolah, sehingga cicilan rumah diatas 35% dari pendapatan tersebut akan menimbulkan masalah kredit macet. Ketika kredit macet maka selain anda, bank pun akan memiliki masalah dan juga menimbulkan perekonomian menjadi masalah juga. Memang terlihat sepele dan simpel tapi bisa menjadi rumit ketika itu terjadi.Bagaimana jika tenor atau jangka waktu pinjaman lebih panjang, misal menjadi 30 tahun. Sehingga cicilannya menjadi lebih ringan?Nantinya hal itu tentu saja akan berpengaruh terhadap hitung-hitungan besaran cicilan. Namun, perlu diperhatikan juga kondisi atau daya tahan perbankan dalam hal pembiayaan dan risikonya. Perbankan akan dikontrol ketat, rasio kredit macet enggak boleh tiga persen, harus di bawah itu. Jadi, itu (program) harus ekstra hati-hati menetapkan.
Next articlePenjelasan KPR Tanpa DPProgram KPR Tanpa DP yang dirancang oleh Cagub DKI Jakarta No.3 dinilai melanggar, karena tidak sesuai dengan aturan BI yang mana DP untuk KPR minimal 15%. Padahal konsep tersebut menurut Anies tidak jauh beda dengan skema KPR Umumnya.Dalam konfrensi pers usai debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta seperti yang telah dilansir laman Detik.com Anies menjelaskan “Sederhana saja, anda lihat skema KPR yang sekarang ada, jadi Perbankan dan KPR, sama semuanya, bedanya adalah down payment (DP) nya. Jadi tidak ada yang berubah dari sisi pembiayaan. Skemanya KPR, tetapi down paymentnya”Syarat untuk pengajuaan KPR juga sama dengan KPR pada umumnya, dimana pihak bank akan mengecek rumah yang akan dikredit oleh nasabah seperti kelayakan, kelengkapan perizinannya, bedanya hanya di DP. Ditegaskan oleh Anies bahwa program KPR tanpa DP bukanlah program kredit rumah gratis dan bukan untuk membangun perumahan. Jadi, masyarakat yang ingin membeli rumah secara KPR maka bisa mengajukan di Bank DKI dan nasabah tidak perlu membayar DP.KPR Tanpa DP yang diwacanakan yaitu sebuah skema pendanaan, nasabah bisa menacari rumah yang ingin dibeli yang penting semua berada di Wilayah Jakarta kemudian baru mengajukan pembiayaan ke Bank. Nasabah tidak perlu membayar DP tapi langsung membayar cicilan KPR selama jangka waktu yang ditentukan.Sumber :https://news.detik.com/berita/d-3419664/ini-penjelasan-anies-tentang-konsep-rumah-tanpa-dp