Home Artikel Jualan Online di Marketplace Harus Memiliki Ijin Usaha

Jualan Online di Marketplace Harus Memiliki Ijin Usaha

Advertisement

ijin usaha bagi pelaku usaha online

Hadirnya marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan lain-lain membuat seseorang lebih mudah dalam berjualan online, terlebih lagi shopee yang menawarkan gratis ongkir kepada para pembeli.

Siapapun bisa berjualan online di marketplace untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, namun perlu anda ketahui bahwa saat ini Pemerintah telah menerbitkan sebuah peraturan bagi pelaku usaha online wajib mempunyai Ijin Usaha.

Barang siapa yang berjualan online di marketplace harus memiliki ijin usaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang telah di sahkan oleh Presiden pada 25 November 2019.

Pada pasang 15 ayat 1 disebutkan bahwa pelaku usaha yang menggunakan PSME baik WNI / WNA yang menjual barang kedalam pasar Indonesia melalui platform marketplace wajib memiliki ijin usaha, hal ini dilakukan untuk memastikan kejelasan penjual dan apa yang dijual.

Tak hanya itu, dengan ada nya aturan ini para pelapak atau pelaku usaha online juga akan dikenakan pajak. PP tersebut diharapkan dapat memberikan keseimbangan antaraa bisnis online dan offline.

Peraturan ini berlaku mulai tahun 2020, untuk itu para pelaku usaha online dapat segera mengurus ijin usaha melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS).

Menteri Perdangan, Agus Supartono menegaskan bahwa para pelapak online memang harus memiliki ijin usaha. Siapapun yang memiliki usaha (online / offline) di Indonesia atau WNA yang menawarkan produk kepada konsumen Indonesia wajib punya ijin.

Ignatius Untung selaku Ketua Umum Indonesian e-Commerce Association (idEA) merespon bahwa keputusan atau peraturan tersebut tidak jadi masalah, yang penting dalam mengurus izinnya tidak dipersulit.

Advertisement

1 COMMENT

  1. Menteri geblung, orang nyari duit halal dari jualan masih diperes-peres terus. Lagipula sebagian besar produk yg dipasarkan sudah kena pajak berkali-kali sebelum masuk marketplace (kecuali yg BM dari cina tentunya). Bayangkan saja, produksi kena pajak & palak, penentuan harga jual kena pajak & palak, kirim barang kena pajak & palak, masuk marketplace kena pajak lagi. Birokrat makin berengksek nyari keuntungan dari jabatannya!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here