Program Deposito Bank BTN Syariah iB

Program Deposito Bank BTN Syariah iB – Bank BTN Syariah memiliki produk deposito dengan nisbah (bagi hasil) yang menguntungan  nasabah dapat menyimpan dana dalam bentuk simpanan deposito yang mana nasabah dapat bebeas memilih jangka waktu sesuai dengan kebutuhan yaitu 1 bulan , 3 bulan , 6 bulan , 12 bulan atau 24 bulan.

Deposito Bank BTN Syariah menggunakan akad sesuai dengan syariah islam syariah yaitu Akad Mudharabah (Investasi). Dimana Bank akan memberikan bagi hasil yang cukup menarik kepada nasabah atas dana yang disimpan dalam deposito syariah ini, sehingga tabungan anda akan terus bertambah seiring berjalannya waktu selama jangka waktu yang telah anda pilih.

Pembukaan Simpanan Deposito dan Penarikan Dana ketika jangka waktu telah berakhir dapat dilakukan diseluruh Kantor Cabang Syariah Bank BTN dan Layanan Syariah pada Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu Bank BTN (Konvensional) di seluruh Indonesia, jika anda tidak mengambil dana deposito maka sistem akan melakukan perpanjangan otomatis.

Nasabah dapat memilih untuk menginvestasikan kembali Bagi Hasil bulanan Deposito Batara iB ke pokok deposito atau ditransfer ke rekening Giro Batara iB atau Tabungan Batara iB yang dapat ditarik setiap saat. Akan tetapi ketika dalam perjalanan deposito dan ternyata anda membutuhkan dana mendesak maka anda bisa mencairkan nya tidak dikenakan pinalti/denda.

Persyaratan untuk Mengikuti Deposito Bank BTN  Syariah

Deposito Bank BTN Syariah dapat diikuti oleh Nasabah Perorangan maupun Lembaga, masing masing memiliki ketentuan dan syarat yang berbeda. Maka silahkan lengkapi persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan jenis deposito yang ingin anda buka. Berikut ini persyaratannya :

Perorangan :

  • Mengisi dan menandatangani formulir permohonan beserta pendukungnya
  • Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KIMS/KITAS),

Lembaga:

  • Mengisi dan menandatangani formulir permohonan beserta pendukungnya
  • Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KIMS/KITAS dari  pejabat yangberwenang), NPWP, TDP, SIUP, dan Akte pendirian perusahaan



Silahkan Tinggalkan Komentar